Arti Penting Perbankan di Indonesia Bagi Pemerintah

detikfinance

Jakarta -Sektor perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Peran tersebut diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi antara debitur dan kreditur.

Bank menjadi jembatan bagi pembiayaan sektor rill, baik dalam rangka peningkatan iklim usaha dan iklim investasi maupun dalam rangka penciptaan lapangan kerja.

Dirjen Pembinaan, Pelatihan Nasional (Binalatas) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abdul Wahab Bangkona mengungkapkan sisi lain arti penting sektor perbankan di Indonesia.

"Meningkatnya arus peredaran uang di dalam negeri menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang paling strategis dalam perdagangan dan pembangunan. Bank sangat terkait dengan penyediaan modal bagi usaha atau perdagangan, sehingga roda perekonomian dapat terus berputar," kata Bangkona saat membuka Harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Graha CIMB Niaga Jalan Jendral Sudirman Jakarta, Senin (6/1/2014).

Menurutnya, lembaga perbankan memiliki peranan yang sangat strategis di dalam menciptakan iklim yang kondusif, khususnya bagi peningkatan perekonomian nasional. Meskipun untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif tidak hanya berasal dari peranan perbankan atau faktor ekonomi, tetapi ada juga beberapa faktor non ekonomi seperti politik, hukum, pertanahan, dan lain-lain.

"Untuk itu, apa yang telah kita capai saat ini, dengan indikator pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tahun 2013 mencapai 5,7%, momentumnya harus kita jaga, meskipun hal tersebut tidak mudah. Oleh karena itu momentum pertumbuhan ekonomi yang telah kita capai tersebut, harus kita barengi dengan stabilitas lainnya seperti bidang hukum, politik, dan-lain," imbuhnya.

Dikatakan Bangkona, perbankan nasional menjadi motor penggerak ekonomi nasional, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja. Hal ini dapat dilakukan jika perbankan dalam menghimpun atau memobilisasi dana-dana masyarakat atau perusahaan kemudian disalurkan kedalam usaha-usaha produktif di berbagai sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, seperti pertanian, perikanan, industri dan lain-lain.

Namun Bangkona mengharapkan perbankan nasional lebih berpihak kepada usaha-usaha produktif yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang dapat memberdayakan masyarakat miskin dan sumber daya lokal secara berkelanjutan, baik di desa maupun di perkotaan. Apalagi jika usaha-usaha produktif tersebut, bertumpu pada kearifan lokal masyarakat, yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal, seperti bidang pertanian, perikanan, perkebunan, kerajinan dan lain-lain.

Di sinilah peranan perbankan nasional khususnya dalam intervensi pemodalan kepada pelaku-pelaku usaha yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam rangka perluasan dan penciptaan lapangan kerja.

"Dengan keberpihakan tersebut, akan menumbuhkan pusat-pusat produksi diberbagai wilayah dan secara langsung akan menyerap tenaga kerja, sehingga akan berdampak pada pengurangan pengangguran. Hal ini tentunya akan berdampak pada akselerasi pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif," katanya.

(wij/dru) 

Analisis

Dengan keberpihakan pemerintah pada bank yang ada di Indonesia membuat bank-bank di Indonesia semakin bergairah karena dengan bantuan pemerintah membuat bank-bank tersebut dapat bersaing secara sehat yang dapat membuat pemasukan Indonesia di bidang perbankan semakin bertambah yang membuat rakyat Indonesia semakin sejahtera

Tahun Depan RI Bebas Impor Garam

detikfinance

Jakarta -Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis tahun depan Indonesia bisa swasembada garam konsumsi (rumah tangga) dan industri. Target ini memang lebih cepat dari proyeksi swasembada garam industri pada 2015.

Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) KKP Sudirman Saad mengatakan, saat ini total luas tambak garam yang dimiliki sebesar 31 ribu hektar. Dengan itu, pihaknya yakin jika target swasembada garam bakal tercapai tahun depan.

"Kita pasti bisa swasembada garam 2014," kata saat acara Paparan Refleksi Akhir Tahun Dirjen KP3K dan Tindak Lanjut UU Pesisir 2013, di sebuah restoran, Cikini, Jakarta, Senin (30/12/2013).

Ia menjelaskan, dengan luasan tambak garam tersebut bila dimanfaatkan 20 ribu hektar saja maka hasilnya akan maksimal, asalkan area 20 ribu hektar ini direvitalisasi dengan kombinasi teknologi ulir filter dengn bio membran. Harapannya akan ada produksi 200 ton per hektar maka akan menghasilkan sedikitnya 4 juta ton garam per tahun.

Sementara kebutuhan garam nasional mencapai 3,4 juta ton per tahun. Untuk konsumsi mencapai 1,8 juta ton dan industri sekitar 1,4-1,5 juta ton per tahun.

"Jadi kita pasti swasembda. Swasembada garam tercapai, semoga cuaca mendukung," ujar dia.

Berdasarkan data KKP, produksi garam nasional di 2013 mengalami penurunan tajam. Data terakhir produksi garam hingga 18 November 2013 hanya mencapai 577.917 ton dari target yang telah ditetapkan sebesar 700.000 ton, angka ini sudah direvisi dari target awal 1,85 juta ton.

"Walaupun terjadi penurunan, dipastikan tahun 2013 tidak ada impor garam mengingat masih tersedianya stok garam tahun 2012, dan produksi garam tahun 2013 masih dapat memenuhi kebutuhan garam konsumsi nasional," kata Menteri KKP Sharif C. Sutardjo beberapa waktu lalu.

Untuk garam konsumsi, Indonesia relatif bisa memenuhi sendiri, namun untuk keperluan industri, masih harus diimpor dari berbagai negara. Sharif yakin dengan beberapa program pemerintah, impor garam industri pun bisa dipangkas bahkan bisa swasembada.

"Kami yakin harapan menuju swasembada garam industri nasional pada tahun 2015 dapat tercapai, impor garam industri tidak diperlukan lagi," katanya.

(drk/hen) 

Analisis

Ini merupakan hal positif karena Indonesia dapat swasembada garam konsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena konsumsi garam rakyat Indonesia cukup tinggi selain itu dampak lain dari swasembada garam ini adalah menguntungkan petani garam Indonesia karena tidak lagi perlu bersaing dengan garam impor yang juga dapat menambah kesejahteraan para petani garam yang ada di Indonesia

Jamu Buatan Semarang Terbang Hingga ke Eropa dan Amerika

detikfinance

Jakarta -Produk jamu asal Indonesia ternyata bisa terbang dan dipasarkan hingga berbagai negara di belahan dunia. Produk jamu asal Indonesia dijual ke pasar Amerika Serikat (AS), Australia, Afrika hingga Eropa. Produk jamu ini diproduksi oleh PT Sido Muncul Tbk (SIDO).

"ASEAN, Hongkong, Suriname, Nigeria, Yaman, Arab, Rusia, Amerika, Australia, semua Eropa," Presiden Direktur  Sido Muncul Irwan Hidayat saat diskusi di Rumah Makan Sari Kuring SCBD, Jakarta, Sabtu (4/1/2014).

Produk yang dijual antara lain jamu tolak angin. Selain itu  Sido Muncul juga menjual permen hingga kopi ke luar negeri. Produk-produk ini diproduksi di pabrik Sido Muncul di Semarang Jawa Tengah.

"Semua diproduksi di Semarang dalam negeri," sebutnya.

Bahkan produk Tolak Angin yang ditawarkan di berbagai negara menggunakan nama asli merek-merek Sido Muncul.

"Kita ingin memperkenalkan nama Indonesia," terangnya.

Irwan menjelaskan pihaknya berencana memperluas pasar Tolak Angin hingga Jepang dan Taiwan. Menurutnya penjualan ke luar negeri mengambil porsi 5% hingga 6% dari total pejualan.

"Saya mau jual produk lisensi ke Jepang dan Taiwan. Itu Tolak Angin," jelasnya.

(feb/ang)

Anlisis

Jamu buatan PT Sido Muncul yang sudah dikenal di berbagai dunia seperti di amerika dan eropa mebuat jamu Indonesia  dikenal oleh bnayak orang banyak orang di seluruh dunia yang membuat permintaan jamu dari Indonesia semakin bnyaj dari berbagai dunia dan seharusnya pemerintah juga ikut membantu memsarkan produk ter sebut ke berbagi dunia agar jamu buatan PT. Sido Muncul tersebut semakin banyak di kenal oleh rakyat di seluruh dunia

Harga Tempe Bakal Naik 10% Buntut Kenaikan Elpiji 12 Kg

detikfinance

Jakarta -Para perajin tahu dan tempe berencana menaikan harga jual sebesar 10%. Kenaikan harga itu harus dilakukan meskipun pemerintah dan Pertamina telah menurunkan harga jual gas ukuran 12 kg menjadi hanya Rp 82.200 per tabung dari sebelumnya sekitar Rp 120.000 per tabung.

"Begini, kalau Pertamina hanya menaikan harga jual gas elpiji hanya Rp 1.000/kg itu artinya satu tabung naik Rp 12.000 atau naik 12-15%. Itu baru gas belum harga kedelai yang melonjak di tingkat perajin sekarang ada di kisaran Rp 8.500/kg yang seharusnya hanya Rp 6.500-7.000/kg," kata Ketua Umum Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin kepada  detikFinance, Senin (6/01/2014).

"Jadi ada tambahan  cost produksi 20% hingga 30%. Untuk itu dalam rapat minggu ini kita akan tentukan kenaikan produk hasil (tahu-tempe) sebesar 10%," jelasnya.

Aip memastikan mayoritas perajin tahu dan tempe seluruh Indonesia terkena dampak kenaikan harga elpiji ukuran 12 kg. Hal ini karena sebagian besar perajin tahu-tempe menggunakan gas ukuran 12 kg. Sedangkan menurut Aip hanya sedikit perajin yang masih menggunakan kayu bakar untuk memproduksi tahu dan tempe.

"Justru sekarang ini perajin yang pakai kayu bakar disarankan pindah ke gas 12 kg. Mayoritas perajin sekarang pakai gas itu. Jumlah perajin seluruh Indonesia ada 115.000 dengan jumlah tenaga kerja 1,5 juta orang dan semua kena I mbas. Estimasi perajin yang menggunakan gas 12 kg itu di atas 70%," imbuhnya.

Namun ia belum berani mengatakan kapan kenaikan harga jual produk tahu dan tempe akan naik. Hingga kini para perajin masih menjual tempe dengan harga Rp 4.000/batang dan tahu ukuran kecil sebesar Rp 300/potong. Pihaknya akan merapatkan terlebih dahulu dengan seluruh perwakilan perajin seluruh Indonesia.

"Kita akan rapatkan dulu, matangkan terlebih dahulu. Harga kedelai sudah naik, harga gas juga naik, jadi perajin harus bagaimana," cetusnya.

(wij/ang) 

Analisis

dengan naiknya harga elpiji 12 kg membuat para pengrajin tahu dan tempe semakin tercekik karena sebelumnya harga kedelai yang sudah lumayan mahal seharusnya pemerintah sebelum menaikan gas elpiji 12kg pemerintah meliahat dulu usaha kecil dan menengah apakah bisa berthan dengan kenaikan harga elpiji tersebut karena mayoritas masyrakat Indonesia mengkonsumsi tahu dan tempe jika harga tahu dan tempe naik akan membuat masyrakat Indonesia kesuliatan mengkonsumsi tahu dan tempe

Harga Properti Melesat Lebih Tinggi daripada Kenaikan Upah

detikfinance

Jakarta -Angka kekurangan rumah (backlog) di Indonesia masih tinggi mencapai 1 juta unit per tahun dengan total hingga 15 juta rumah. Penyebabnya karena kenaikan harga tanah dan properti yang melampaui kenaikan pendapatan masyarakat setiap tahunnya.

"Angka kekurangan rumah atau backlog 1 juta unit per tahun, karena ekonomi nggak berkualitas, tanah jadi rebutan pemilik modal," kata Pengamat Kebijakan Publik Andrinof Chaniago saat Diskusi Akhir Tahun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Tema "Akselerasi Membenahi Indonesia, Menuju Masa Depan Gemilang," di Kantor HMI, Menteng, Jakarta, Minggu (29/12/2013).

Ia menjelaskan, saat ini harga tanah maupun properti di Indonesia sudah semakin tinggi sehingga tidak mampu dijangkau kalangan menengah ke bawah.

"Indonesia lebih kapitalis dari AS, liberal lebih dari negara pencetusnya, tanah pun dijual. Harga tanah naik terus, dalam 5 tahun sudah naik berapa, bandingkan dengan upah ekonomi bawah, nggak mampu beli rumah," terangnya.

Ia mencontohkan, rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang tengah dicanangkan pemerintah tak lain hanyalah mega proyek properti pemerintah.

"Ini mega proyek properti, bukan infrastruktur yang bisa tingkatkan ekonomi," katanya.

Saat ini, kata dia, pembangunan yang digarap pemerintah cenderung menguntungkan pihak pemodal bukan rakyat kecil sehingga perekonomian pun gagal terangkat.

"Jembatan itu menyuburkan sektor properti, kalau itu jadi bisa dibikin jalan tol, properti marak, masyarakat jadi susah beli rumah karena harganya tinggi. Sekarang ekonomi kita hanya untuk pebisnis bukan mensejahterakan," cetusnya.

(drk/hen)

Analisis

Seharusnya pemerintah memperbanyak rumah bersubsidi dan rumah susun sewa karean harga rumah yang semakin tidak terjangkau oleh rakyat berpenghasilan rendah agar dapat merasakan mempunyai rumah selain itu pemerintah juga bisa dengan memberikan kpr dengan bunga 0% agar masyrakat kecil tidak merasa terbebani dalam membayar cicilan rumah mereka

Beda Dengan Pajak, Penerimaan Bea Cukai Lampaui Target

detikfinance

Jakarta -Penerimaan negara dari sektor Bea dan Cukai pada tahun 2013 cukup menggembirakan. Penerimaannya mencapai Rp 155,82 triliun atau lebih tinggi dari target Rp 153,15 triliun pada APBN-P.

"Target untuk bea dan cukai Rp 153,15 triliun. Sementara realisasi Rp 155,82 triliun atau 101,74%," ungkap Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (6/1/2014).

Rinciannya adalah penerimaan cukai sebesar Rp 108,5 triliun atau lebih tinggi dari target APBN-P yang sebesar Rp 104,7 triliun. Kemudian untuk bea masuk, penerimaannya Rp 31,6 triliun atau di atas target yang sebesar Rp 30,8 triliun.

"Bea masuk itu realisasinya juga melebihi target jadi sebesar 102,4%," sebutnya.

Sementara itu untuk bea keluar, ternyata tidak mencapai target. Penerimaan hanya sebesar Rp 15,8 triliun atau di bawah target yang sebesar Rp 17,6 triliun.

"Untuk bea keluar memang agak disayangkan karena tidak mencapai target. Jadi dari Rp 17,6 triliun itu realiasinya hanya Rp 15,8 triliun," kata Agung.

Untuk tahun 2014, Agung menilai banyak tantangan yang harus dilewati. Sehingga tetap ada upaya keras dari instansi untuk meningkatkan penerimaan.

"Tahun 2014, targetnya naik tinggi. Tapi banyak hal yang mempengaruhi penerimaan. Terutama untuk sektor cukai," ucapnya.

(mkl/dru)

Analisis

Dengan pemasukan bea cukai yang melampui target seharusnya pemerintah menjadika bea cukai semakin baik dalam segala bidang dan juga membuat bea cukai lebih bersih karena pemasukan bea cukai yang sangat besar tetapi pemerintah juga harus memperhatikan bea keluar karena bea keluar adalah hasil ekspor Indonesia.

Indonesia Impor Ponsel Rp 26 Triliun di 2013

detikfinance

Jakarta -Impor terbesar dari Indonesia saat ini berasal dari komponen dari sektor minyak dan gas bumi (migas). Untuk impor terbesar selanjutnya ternyata adalah ponsel atau handphone (HP).
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporannya yang dikutip detikFinance, Senin (6/1/2013) menyebutkan impor ponsel selama 2013 (Januari-November) sudah mencapai 15.338 ton atau senilai US$ 2,6 miliar.
Tentunya angka tersebut tidak mengherankan, melihat konsumsi masyarakat Indonesia yang cukup tinggi terhadap ponsel. Satu orang bahkan mampu memiliki dua hingga tiga ponsel secara bersamaan.
Impor terjadi rutin setiap bulannya. Tercatat pada Oktober, impor sebesar 1.447 ton atau senilai US$ 250,3 juta. Kemudian November, impor sebesar 1.454 ton atau senilai US$ 264,2 juta.
Negara asal ponsel impor cukup beragam. Terbesar adalah dari China dengan 12.206 ton atau seharga US$ 1,4 miliar (Januari-November). Kemudian Vietnam 1.266 ton atau US$ 557,5 juta dan Meksiko 238 ton atau US$ 202,7 juta.

Analisis

Peristiwa ini terjadi karena rakyat Indonesia masih sangat meminati ponsel pintar dan seharusnya ini menjadi peluang bagi pengusaha lokal untuk membuat sendiri atau mendatang investor dari luar negeri untuk berinvestasi menanamkan modalnya di bidang gadget ponsel di Indonesia

Tak Capai Target, Setoran Pajak Tahun 2013 Kurang 75 Triliun

detikfinance

Jakarta -Penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2013 dilaporkan mencapai Rp 919,8 triliun. Capaian tersebut masih kurang Rp 75,4 triliun dari target APBN Perubahan 2013 yang sebesar Rp 995,2 triliun.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan pada akhir Desember, penerimaan pajak sebesar Rp 916,3 triliun. Namun, ada pencatatan yang belum terakumulasi yang nilainya mencapai Rp 3,5 triliun.

"Jadi ada penambahan Rp 3,5 triliun dari angka yang kita lihat. Khusus dari DJP," kata Fuad dalam konferesi pers, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (6/1/2014).

Fuad menjelaskan, telatnya pencatatan memang menjadi kendala teknis setiap tahunnya. Sehingga laporan penerimaan pajak baru terakumulasi satu minggu setelah awal tahun.

"Karena jam 3 sore tanggal 31 Desember masih ada wajib pajak yang menyetor. Terutama bendahara daerah. Karena belanja negara itu dia akhir tahun itu memang numpuk dan ada ribuan SPN yang masuk. Itu tidak mungkin bisa selesai tanggal 31. Maka itu 3 Januari dan sekarang baru selesai," paparnya.

Ia menuturkan penerimaan pajak tersebut merupakan andil dari setoran perusahaan besar sebesar 55%, perusahaan kelas menengah sebesar 45% dan kelas UKM sebesar 2%. Menurut Fuad peningkatan yang cukup signifikan adalah kelompok informal dengan omzet besar.

"Ini harusnya keberuntungan. Karena pengusaha kecil kita itu meningkat. Itu banyak juga nanti," ujarnya.

Lemahnya penerimaan pajak, menurut Fuad adalah akibat dari kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya membaik. Apalagi 55% perusahaan besar yang menjadi WP bergantung pada harga komoditas.

"Iya ini kan masalah harga komoditas yang belum membaik. Terus pertumbuhan yang juga melambat. Akan terus kita tingkatkann kedepannya," ungkap Fuad.

(mkl/dru)

Analisis

Kemenkeu seharusnya tidak focus hanya pada di penerimaan, pengeluaran diserahkan sepenuhnya ke Kementerian. Penerimaan otomatis meningkat jika pengeluaran diarahkan kearah yg lebih produktif.dan Kemenkeu harus lebih berinovasi untuk menyaring para wajib pajak

Tarif KA Ekonomi Non Subsidi Naik 100 Persen

detikfinance

Purwokerto -Mengikuti kebijakan Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (KAI), pada awal Januari, PT KAI Daerah Operasi (Daop) 5 Purwokerto, Jawa Tengah mulai melakukan penaikan tarif KA hingga 100%. Tarif keekonomian tersebut berlaku khusus untuk semua KA kelas ekonomi.

"Sebagai contoh, KA Logawa jurusan Purwokerto-Jember yang sebelumnya tarifnya hanya Rp 50 ribu tapi sekarang mencapai Rp 100 ribu. Namun, untuk jarak menengah seperti ke Solo dan Yogya dari Purwokerto masih tetap sama yakni Rp 50 ribu," kata Manager Humas PT KAI Daop 5 Purwokerto, Surono, Senin (6/1/2014).

Sementara KA ekonomi lainnya dari Daop 5 yang naik tarifnya adalah KA Kutojaya Utara jurusan Kutoarjo-Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 45 ribu, saat ini naik menjadi Rp 70 ribu. Sedangkan Kutojaya Selatan jurusan Kutoarjo-Bandung sekarang tarifnya menjadi Rp 60 ribu dari sebelumnya Rp 35 ribu.

"Sementara untuk KA Serayu jurusan Purwokerto-Jakarta yang sebelumnya Rp 45 ribu, sekarang menjadi Rp 85 ribu,” jelasnya.

Menurut dia, kenaikan tarif KA ekonomi merupakan kebijakan pemerintah pusat. Karena, hingga saat ini alokasi dana Public Service Obligation (PSO) belum ada kontrak penyelenggaraan PSO untuk tahun 2014.

"Sehingga, perhitungan tarif disesuaikan dengan kondisi keekonomian. Apalagi, KA ekonomi telah dilengkapi berbagai fasilitas, salah satunya yakni AC," tambahnya.

Namun dia menjelaskan, jika nantinya sudah ada kontrak PSO dengan pemerintah, maka tarif KA akan menyesuaikan. "Kalau sudah ada kontraknya, maka tarif KA bakal kembali seperti semula. Kapan waktunya, tergantung dengan kontrak yang disepakati," ujarnya.

Menurut salah seorang penumpang KA, Ary (26), dirinya merasa keberatan dengan naiknya tarif KA ekonomi. Sebab perbedaan tarif KA ekonomi saat ini tidak begitu jauh, seharusnya KA ekonomi bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan KA kelas bisnis.

"Saat ini, harga tiket antara ekonomi dengan bisnis malah tidak terlalu jauh harganya," tambahnya.

(arb/dru)

Analisis

Dengan kenaikan tarif kereta api kelas ekonomi diharapkan dapat meningkatkan fasilitas dan juga pelayanan  PT. KAI karena kita tahu pelayanan PT.KAI agak kurang seperti keterlambatan kereta dan lain-lain selain itu juga dapat menaikan laba/keuntungan dari PT KAI

Pertamina: Harga Elpiji 12 Kg Turun Jadi Rp 89.000-120.000/Tabung

detikfinance

Jakarta -PT Pertamina (Persero) menurunkan harga elpiji 12 kg jadi berkisar Rp 89.000-Rp 120.000 per tabung di tingkat agen. Hal ini berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan hari ini.
"Berdasarkan keputusan RUPS yang sudah ditandatangani Menteri BUMN, kenaikan harga gas elpiji 12 kg per tanggal 7 Januari 2014 pukul 00.00 WIB naik rata-rata nasional Rp 91.600 per tabung atau harga di tingkat agen resmi berkisar Rp 89.000-Rp 120.000 per tabuus mencari ng tergantung lokasi. Seperti di Jakarta harga di agen resmi Rp 90.500 per tabung," kata Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, di Kantor Pertamina Pusat, Senin (6/1/2014).
Karen mengatakan dengan kenaikan Rp 1.000 per kg Pertamina masih menanggung kerugian dari bisnis elpiji 12 kg sebesar Rp 4.556 per kg.
"Harga BEP elpiji Rp 10.500 per kg, sementara Pertamina menjual Rp 5.944 per kg, sehingga Pertamina masih rugi Rp 4.556 per kg," ungkap Karen.
Untuk menutupi kerugian dari bisnis elpiji 12 kg tersebut, pemerintah harus menurunkan pertumbuhan laba Pertamina dari 13,17% menjadi hanya 5,65%.
"Akibat masih jual rugi Rp 5.944 per kg, kerugian dari bisnis elpiji 12 kg bertambah menjadi sebesar Rp 5,4 triliun pada 2014, dengan asumsi kurs Rp 10.500 per dolar. Dengan kondisi tersebut maka proyeksi pertumbuhan profit turun dari 13,17% menjadi 5,65%," tandasnya.

Analisis

Dengan diturunkannya harga elpiji 12 kg membuat rakyat lega karna kenaikan harga elpiji 12 kg yang tanpa pemberitahuaan membuat warga masyarakat kaget dan tidak siap ,tetapi dengan diturunkan harga berkisar Rp89.000-120.000 juga membuat tetap rugi Rp4.556/kg sehinngga pemerintah harus mencari solusi lebih lanjut.